Shortcode

Ilustrasi – Jubi/IST.
Ketika berbicara Otonomi Khusus, pemikiran orang pada umumnya langsung memikirkan uang yang datang dari pusat dalam jumlah besar ke daerah otonomi. Itu adalah stigma yang berkembang di Papua pada umumnya. Pemahaman akan Otsus yang minim membuat Papua tidak mengunakan hak otonomi-nya dengan maksimal dan benar.

Secara etimologi, Otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang artinya sendiri, dan nomos yang berarti hukuman atau aturan, jadi pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri (Danuredjo, 1979). Menurut Koesoemahatmadja (1979: 9), Otonomi adalah Perundangan Sendiri, lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain memiliki pengertian sebagai perundangan sendiri, juga mengandung pengertian "pemerintahan" (bestuur) Wayong (1979: 16), menjabarkan pengertian otonomi sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukuman sendiri, dan pemerintahan sendiri. Syarif Saleh (1963) menjelaskan bahwa otonomi ialah hak mengatur dan mmerintah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Otonomi, menurut Ateng Syafruddin (1985: 23) adalah kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

Artinya, Papua memiliki hak khusus yang lebih dari sekedar dana itu. 

Namun sayangnya, Papua hanya memiliki dana Otsus saja. Jika Papua mengunakan hak otonomi-nya dengan maksimal, keadaan pemerintahan Papua semestinya bisa seperti Aceh.

Aceh memiliki banyak peraturan khusus yang berlaku hanya di Aceh sementara tidak di provinsi lain di Indonesia, misalnya di Aceh berlaku Syariat Islam, kemudian migrasi ke Aceh juga sangat ketat. Hal-hal tersebut berbeda dengan Papua.
banjir penduduk, foto migrasi di Manokwari, Papua Barat.
Di Papua migrasi-nya liar dan tak terkontrol.
Sejauh ini, Papua hanya memiliki Dana OTSUS dan nyatanya segala hak dan kewenangan Otonomi Khusus itu tidak dimanfaatkan, akibatnya masih banyak rakyat Papua menderita dan hak-hak asasi-nya tidak terpenuhi atau dilanggar. 

Provinsi palig timur Indonesia ini tidak mampu menjamin kehidupan masyarakat asli Papua. Orang Papua semakin hari semakin sedikit dan menjadi minoritas di atas tanah sendiri, ekonomi Papua juga tidak stabil, masih banyak orang yang mengandalkan pemerintahan sebagai sumber uang, pemerataan pendidikan dan kualitasnya pun tidak berjalan. 
Namun disisi lain, kita pahami bahwa ada skenario negara dibalik proyek OTSUS ini.  OTSUS, opss salah! Dana OTSUS ini diberikan pusat sebagai alat untuk meredam permintaan kemerdekaan rakyat Papua dan Papua Barat, hak dan kewenangan otonomi hanyalah gagasan, dalam pelaksanaannya, pusat masih memegang kontrol penuh atas Papua

Jika demikian, salah siapa? Tentunya kesalahan pemerintah Papua sendiri. Jika pemerintah segera menyadari hal ini dan berbenah diri, pasti nasib Papua menjadi lebih baik.  JIka Papua memaksimalkan pengunaan hak dan kewenangan otonomi khususnya demi hak-hak rakyat Papua, pasti orang Papua tidak akan menjadi minoritas di tanah sendiri, pasti pelanggaran HAM di Papua tuntas, pasti kebebasan pers terjamin, pasti kualitas pendidikan naik, pasti mutu layanan kesehatan bertumbuh, dan yang pastinya Papua damai.

Realitanya : Papua Tidak Memiliki Otonomi Khusus, Papua Hanya Memiliki Dana Otonomi Khusus


Kondisi Sugapa Pasca Kematian Kepala Suku Gabril Selegani
Kabar duka datang dari Kabupaten Intan Jaya Papua, pada hari Senin (25/4), telah meninggal dunia kepala suku Moni, Gabril Selegani. Adapun penyebab kematian kepala suku tersebut adalah karena penyiksaan yang dilakukan oleh  seorang tukang ojek.

Via Telepon seluler, Pones Belau yang merupakan salah satu keluarga korban mengatakan bahwa kepala suku Moni Gabril Selegani meninggal pukul 11.00 di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Korban tidak dapat diselamatkan lagi karena cidera yang dialami akibat siksaan tukang ojek itu sangat parah.

Kondisi Sugapa, Kabupaten Intan Jaya sedang kacau akibat amukan warga Moni yang tidak terima dengan perlakuan ojek-ojek tersebut yang melakukan tindak kekerasan terhadapa kepala Suku.

Kronologis singat seperti yang dijelaskan Bapak Anton Selegani adalah sebagai berikut ;

Pada hari kamis (21/4), Korban hendak kembali ke Kecamatan Homeyo setelah menghabiskan waktu seminggu bersama Pones Belau di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. 

Karena jarak yang ditempuh sangatlah jauh, Pones Belau membayar ojek Rp.250.000,00 dengan harapan si ojek dapat mengantarkan Bapak kepala suku sampai tujuan dengan  aman dan baik.

Namun ditengah perjalanan, tepatnya di Desa Agapa, si ojek menghentikan motornya dan memaksa Korban untuk segera turun dan menambah bayaran. Korban yang adalah kepala suku mengatakan bahwa bayarannya tadi sudah dibayar oleh anaknya Pones Belau. 

Walaupun memang sudah dibayar, si ojek tetap mempertahankan prinsip dan memaksa korban untuk segera menambah bayaran atau turun saja. 

Tetapi, karena memang sudah dibayar, Korban juga mempertahankan prinsip untuk tidak turun dari motor yang dikendarai mas ojek itu.

Tanpa tawar menawar lagi, mas ojek tersebut langsung mengeluarkan pisau dan menikam kepala sampai kepala sang kepala suku menjadi bocor dan bancir darah. Tidak sampai disitu saja, pelaku memukul berulang-ulang korban yang sudah tak berdaya  sampai wajah dan bagian tubuh korban yang lain menjadi bengkak.
Kondisi korban/Kepala Suku Gabril Selegani setelah dirawat
Beberapa waktu kemudian, beberapa masyakarat yang menemukan korban yang sudah tak berdaya membawanya ke rumah sakit di Sugapa.

Namun sayangnya, korban sudah tak dapat ditolong lagi.

Mengenai keadaan pelaku, kami belum mendapatkan info. Yang pastinya, keadaan Sugapa sedang kacau, rumah pelaku/ojek dibakar. Dan masyarakat tidak terima dengan perlakuan itu.

Seorang Tukang Ojek membunuh Kepala Suku Moni Di Kabupaten Intan Jaya

Persoalan Papua tidak henti-hentinya terus memanas, sampai-sampai Negara Indonesia pusing mencari solusi paling tepat untuk membuat masyarakat Papua tenang dibawah naungan Merah Putih. Sejumlah besar tentara dikirim untuk meredam aksi perjuangan Papua merdeka. Tapi sudah puluhan tahun, cara militer gagal.

Khasus Tolikara tahun lalu cukup memprihatinkan, mengingat kembali apa yang terjadi di Maluku tahun 1999 silam. Pada saat itu terjadi perang agama yang mengakhiri juga perjuangan Republik Maluku Selatan atau RMS.

Sejak menempuh pendidikan lanjutan di beberapa sekolah di pulau Jawa, Saya mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi di Maluku kala itu. Banyak teman-teman Saya adalah korban khasus itu, mereka menceritakan bahwa sebenarnya kerukunan kehidupan beragama di Maluku sangat baik, namun disayangkan adanya permainan petinggi-petinggi negara. Dan faktanya juga, pihak yang membawa masalah kesana bukan berasal dari Maluku, mereka berasal dari luar Maluku seperti Makassar dan Jawa. Masyarakat asli hanya berjuang untuk mempertahankan diri yang berakhir dengan perlawanan yang menelan banyak korban.

Ya, peristiwa itu adalah duka dan noda negara.
Kejadian seperti itu tidak boleh terulang.

Taktik adu domba bisa kembali dipakai negara untuk meredam perjuangan Papua merdeka. Hal tersebut wajib kita waspadai.

Saya mengakui bahwa kerukunan beragama di Papua amat sangat baik, namun, saya juga menguatirkan migrasi bebas ke Papua dapat mendatangkan kutuk. Orang-orang yang tidak berniat baik dapat masuk dengan bebas dan merusak kerukunan warga Papua dengan mengadu domba dan memulai permasalahan yang dibumbui dengan isu agama.

Isu agama memang panas, sehingga dihimpau kepada seluruh masyarakat yang berdomisi di Papua untuk tetap mengahargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan kasih sayang.

Tonton video berikut untuk fakta selengkapnya.

Masalah Papua Bisa Berakhir Dengan Masalah Agama

Musik Papua memang unik dan indah. 
Disamping sepakbolanya, Papua juga memiliki karya musik yang indah untuk dinikmati. 

Banyaknya suku dan bahasa di Papua menciptakan keunikan tersendiri dalam lagu-lagu.

Saya mencoba menelusi memori dan berdiskusi dengan beberapa kawan-kawan asli Papua mengenai musik Papua. Diskusi tersebut membantu saya dalam mengambil kesimpulan mengenai 20 musik/lagu Papua terbaik sepanjang masa. 

Berikut ini lagu Papua terbaik Sepanjang Masa:

20. Black Brother- Yayun Wambeso

19. Jhon Mofu- Toweri

 
18.  Gorby renggeaman- Awi Keteno
 
17. Nayak Group - Hetuac Nayugo
 
16. NN- Paniai Peku
   
15. Kurudu- Itae Inae
   
15. Phaphibili-Desy Osok n Group

14. Black Brothers-Apuse

13. Black Brother- Sajojo

12. Ampi Nabire-Insos Yedi

11.  Rio Grime-Irsinggit


10. Numini Group-Wesuama Ainona 
 
09. Juliet Goeslaw-Firu We Andera
 
08. Black Brother-Nuruai Pani
 
07. Rio Grime-Jorejam
 
06.Black Brother-Huembello
 
05.Wem Meisido- Rasine Ma Rasine
 
04. Black Brother- Saman Doye
 
03. Rio Grime-Wewuirna Dirupa
 
02. ReRe- Tugurere
 
Untuk yang nomor 1 ini memang istemewa karena musik ini genre-nya pun sulit kami di tebak, mungkin genre baru dari Papua. Yang pasti musiknya enak didengar.
01. Pikalu Group- Wamena Okeramak


Sekian 20 lagu Papua terbaik sepanjang masa menurut CNHBLOG. Tinggalkan komentar Anda untuk saran dan komentar :).

20 Lagu Papua Terbaik Sepanjang Masa!

Politik asimilasi adalah segala upaya untuk menyamakan batin, pikiran dan fisik yang sebelumnya berbeda kepada satu ide yang diusung oleh pelaku asimilasi. Politik asimilasi adalah juga merupakan sebuah komunitas bangsa menghadapi persoalan imigrasi atau masuknya arus pendatang yang bukan merupakan bagian dari komposisi awal dari bangsa tersebut ketika penguasa mengambil kebijakan dalam kepentingan politik untuk menyatukan diri di dalam suatu komunitas yang berbeda. 
Politik asimilasi pertama kali direncanakan oleh sang aneksator pada tahun 1962 yaitu Presiden Soekarno. Tujuannya adalah memusnahkan orang Papua ras Melanesia. Proses asimilasi yang sangat efektif dapat terjadi melalui perkawinan campur. Perkawinan campur antara orang Papua dan penduduk migran adalah bagian dari proses pemusnahan ras di Papua Barat.
Menurut Soekarno, mewujudkan asimilasi politik yang terencana menghancurkan ras Papua adalah melalui para wanita muda dari Jawa ke berbagai tempat di Papua untuk kawin dengan para pemuda Papua dengan tujuan melenyapkan penduduk asli ras Melanesia.
Telah terbukti bahwa generasi yang dilahirkan dari hasil perkawinan campur ini dengan nyata-nyata tidak mencerminkan tipikal ras Papuan-Melanesia terutama ciri-ciri fenotipe (ciri kualitatif) seperti warna kulit, bentuk rambut dan bentuk muka. Proses asimilasi ini dapat dipengaruhi struktur mental, sikap dan watak mereka dalam perilaku pergaulan.
Fakta menunjukkan bahwa sebagian dari para peranakan ini lebih banyak dipengaruhi kepribadian dan watak khas dari pihak ayah atau ibu dari luar Papua dibandingkan dengan ayah atau ibu yang berasal dari Papua. Karena pengaruh gen dengan faktor-faktor eksternal lainnya lebih kuat.
Anak-anak lahir dari kedua orangtuanya campuran ini biasanya tidak menganggap dirinya adalah anak asli  Papua. Seringkali, anak campuran ini tidak suka memahami kebudayaan orang Papua. Selalu menandang dan menghiyanati kebudayaan Papua. Ini fakta yang selalu terjadi di Papua. Namun sayangnya, kita masyarakat Papua sendiri tidak sadar hanya karena keinginan sesaat kita melakukan kawin campur akhirnya ras Melanesia orang Papua mulai musnah. Padahal program migran perempuan Jawa ke Papua merupakan program jangka panjang terencana dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dan sekarang sedang implementasikan di Papua. Tujuan dari program perempuan Jawa ke Papua adalah menghabiskan ras Melanesia di Papua melalui kawin campur itu. Kemudian pulau Emas ini akan dikuasai oleh penjajah (Indonesia).

POLITIK ASIMILASI DAN PERKAWINAN CAMPUR MEMUSNAHKAN RAS MELANESIA BANGSA PAPUA


Politik luar negeri merupakan seperangkat kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai kepentingannya. Setiap negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain memiliki seperangkat aturan (kebijakan Luar Negeri/Politik Luar Negeri) untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Dalam konteks hubungan internasional pemerintah hendaknya memiliki rancangan strategi dalam menjalin hubungan yang seluas-luasnya dengan negara-negara lain agar nantinya negara tersebut dapat menentukan sikapnya di depan dunia internasional.
Politik luar negeri Indonesia ‘bebas dan aktif’ dirumuskan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan dari penjajah, 17 Agustus 1945. Sejak Indonesia merdeka di dunia terbagi dua bagian yang besar yaitu ‘Blok Timur dan Blok Barat’. Blok Timur, Uni Soviet dengan ideologinya komunis. Uni Soviet  kini terpecah menjadi beberapa bagian negara yang merdeka. Sedangkan, Blok Barat, Amerika dan sekutunya ideologinya liberal. Negara-negara yang sudah merdeka di dunia memilih mengikuti ideologi mana. Apakah komunis atau liberal. Tentunya sejak perang dunia pertama dan perang dunia kedua negara-negara Eropa ekonomi, politik dan semua pembangunan hancur termasuk Uni Soviet. Pada saat perang dunia pertama dan kedua, Amerika tidak tersentuh perang. Dalam kesempatan inilah Amerika membangun kerangka politik yang baik, ekonomi dan semua pembangunan termasuk organisasi internasional “United Nations”. Sehingga Amerika mempunyai dana banyak untuk mempengaruhi negara-negara yang baru merdeka mengatopsi ideologinya. Maka, negara-negara yang merdeka setelah perang dunia kedua atau negara-negara dunia ketiga banyak yang menganut paham ideologi liberal.
Tetapi, Indonesia tidak memihak satu blok pun. Indonesia berada di tengah. Kemudian, dasar politik luar negeri Indonesia digagas oleh Hatta dan beliau juga yang mengemukakan tentang gagasan pokok non-Blok. Gerakan non-Blok merupakan ide untuk tidak memihak antara blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang diwakili oleh USSR.  Gerakan non-Blok ini terdiri dari negara-negara Asia dan Afrika. Kemudian pertama kali dari non-Blok ini diselenggarakan konferensi Asia-Afrika di Bandung. Alasan Indonesia tidak memilih salah satu blok adalah karena Indonesia mempunyai kepentingan dari kedua blok. Blok Barat, Indonesia punya kepentingan mengadopsi ideologi liberal dan  bergantung finansial. Blok Timur, Indonesia mempunyai kepentingan untuk membeli peralatan militer yaitu senjata harga murah.

Bebas dan Aktif
Pada dasarnya prinsip dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berlandaskan Pancasila dan Konstitusional UUD 1945. Politik luar negeri Indonesia di buat  dengan melihat unsur penting yaitu kepentingan nasional atau national interest. Selain komitmen terhadap kepentingan nasioanal (national interest), politik luar RI juga tetap mengedepankan prinsip dasar bangsa Indonesia yang anti kolonialisme. Dalam memutuskan setiap kebijakan politik luar negeri Indonesia mengedepankan nilai-nilai dan prinsip yang dijunjung teguh. Politik luar negeri bebas aktif menjadi dasar pelaksanaan setiap kebijakan yang akan dibuat, selain melihat kondisi dalam negeri pemerintah Indonesia juga mengedepankan prinsip-prinsip yang telah tertera dalam pembukaan UUD 1945.
Bebas yang berarti Indonesia mempunyai hubungan bilateral dan multilateral yang bebas. Tidak dilihat dari ideologinya, rasnya, bangsanya, releginya tapi negara mana saja tetap akan mempunyai hubungan dengan baik. Aktif yang dimaksud adalah Indonesia turut serta menjaga dalam perdamaian dunia dan memberikan kontribusi untuk menyelesaian masalah-masalah dipangkung internasional sesuai dengan UUD 1945, alinea ke-empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.
Pertanyaan
  1. Apakah Indonesia Implementasikan Polugri Bebas dan Aktif di semua negara di dunia ini?
  2. Indonesia turut dukung semua negara yang hendak menentukan nasib sendiri?  (lihat dari konteks ini: politik luar RI juga tetap mengedepankan prinsip dasar bangsa Indonesia yang anti kolonialisme).
  3. Apakah Indonesia turut aktif untuk mendamaikan dunia dari semua ras dan agama di dunia ini tidak terkecuali?
      Mari kita lihat saksama beberapa dukungan yang Indonesia pernah lakukan dalam masalah-masalah Internasional. Terutama Indonesia melakukan dukungan dan aksi besar-besaran sampai dengan pemerintah mendeklarasikan dukungan secara sah sampai berjuang ke organisasi regional, internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa).  Indonesia mendukung penuh Palestina merdeka bukan karena polugrinya bebas dan aktif tetapi karena kepentingan agama Islam. Rumusan polugri ri adalah bebas tetapi hubungan diplomatik dengan Israel belum buka sampai sekarang. Pemerintah Indonesia, masyarakat, LSM, organisasi, ormas, akademisi, sampai dengan pelajar mahasiswa tolak dan tidak setuju hubungan diplomatik dengan Israel kalau Palestina belum merdeka. Hal ini sudah jelas bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan karena bangsa Indonesia anti kolonialisme tetapi karena agama Islamnya.
2.                Di Negara Myanmar ras Rohingya dibantah oleh mayoritas di negara tersebut, Indonesia menjadi pendukung terdepan dalam dukungan ras Rohingya. Karena ras Rohingya adalah ras minoritas beragama Islam di Myanmar. Indonesia mendeklasarakan suatu dukungan penuh dan pada saat itu Indonesia sendiri ketua ASEAN kemudian organisasi regional ASEAN berperan aktif untuk selasaikan masalah di Myanmar. Hal ini terlihat bahwa polugri Indonesia bebas dan aktif adalah hanya sebagai nama yang mempromosikan di tingkat dunia internasional untuk membawa nama baik. Ternyata dalam implementasinya tidak berada pada pihak bebas dan aktif dalam semua masalah di dunia internasional.

        Kalau polugri ri Bebas dan aktif mengapa tidak aktif dalam masalah yang dihadapi umat kristian di wilayah Afrika ketika itu dibantah oleh Boko Haram?

Karakter dan kemunafikan (bangsa) negara itu selalu terlihat oleh dunia internasional melalui politik luar negerinya. Indonesia adalah suatu negara yang munafik dipangkung internasional terlihat dan rasakan aromanya oleh komunitas maupun negara internasional. Negara ini suatu saat akan hancur dan berpecah belah beberapa bagian karena karakter kemunafikan sangat buruk.



Mr. Peyon.

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA "BEBAS DAN AKTIF" HANYA DALAM KERANGKA RUMUSAN NEGARA IMPLEMENTASINYA TIDAK TERARAH


Tim Persipura musim 2014/2015
Persipura Jayapura merupakan salah satu klub yang menuai banyak kesuksesan di Indonesia. Dalam skala internasional, Persipura cukup disegani. Pada level AFC (Asian Football Confederation) Champion League, Persipura disebut-sebut memiliki peluang besar untuk menjuarai AFC 2015.


Namun sayangnya langkah itu harus terhenti. Terhentinya langkah Persipura pada ajang AFC 2015 bukan karena kekalahan, melainkan karena ulah pemerintah Republik Indonesia.

KOMPAS.com — Komite Eksekutif dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah memutuskan nasib Persipura Jayapura pada babak 16-besar Piala AFC. Tim asal Papua tersebut dinyatakan kalah walk-over (WO) dari Pahang FA lantaran polemik visa pemain asing.

Kasus bermula ketika skuad Pahang FA tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta guna menjalani pertandingan kontra Persipura di Stadion Mandala, yang dijadwalkan pada 26 Mei 2015. Tiga pemain, yaitu Dickson Nwakaeme asal Nigeria, Zesh Rehman asal Pakistan, dan Domion Delano Stewart asal Jamaika, gagal mendapatkan visa masuk ke Indonesia. Tak ayal, seluruh tim Pahang FA memutuskan langsung pulang ke Malaysia.

Mengacu pada AFC Cup 2015 Competition Regulations dan AFC Disciplinary Code, AFC pun memutuskan, "Oleh karena itu, Persipura dianggap kalah dalam pertandingan dengan skor 0-3." sumber
Disamping itu, PSSI yang juga lagi mengalami masalah. Masalah PSSI sebenarnya hanya masalah klub Persebaya (baca detail masalahnyadisini), solusinya adalah membekukan Persebaya bukan PSSI.


Masalah diatas cukup konyol karena selama ini hal seperti itu tidak pernah terjadi, apalagi Persipura mewakili Indonesia .Negara sejatinya harus melancarkan semua prosesnya.

Tapi, siapa sangkah!


Pencekalan langkah Persipura di ajang AFC adalah langkah pemerintah Indonesia yang dimainkan secara rahasia untuk meredam popularitas Persipura di kanca sepakbola dunia. Persipura dianggap mampu menumbuhkan popularitas perjuangan Papua Merdeka di mata dunia. 


Pertandingan Adelaide VS Persipura pada tahun 2012 menjadi peringatan bagi Pusat. Pada pertandingan itu terjadi pengibaran bendera bintang kejora. Perjuangan Papua merdeka menjadi dikenal luas di Benua kanguru itu. 
Bendera Bintang Kejora di Laga Persipura vs Adelaide. Foto Tina/Tempo

Persipura memiliki kapasitas untuk memperkenalkan Papua dan perjuangan kemerdekaannya dimata banyak negara, terkhususnya negara-negara yang terlibat AFC. Apalagi pada saat itu foto pemain persipura bersama Philip Karma tersebar luas di dunia maya. Philip Karma adalah seorang pejuang hak kemerdekaan Papua.
 
Pemain Persipura foto bersama Philip Karma. Sumber : http://persipurapapua1963.com

Jika langkah Persipura lancar dan popularitasnya tumbuh pesat di kanca internasional, banyak mata akan tertuju ke Papua. Hal-hal berbau Papua, termasuk didalamnya perjuangan Papua merdeka akan menjadi perbincangan banyak orang. Hal ini cukup mengancam kedaulatan NKRI.

Sejauh ini scenario pemerintah pusat berjalan dengan baik. Namun solusinya tidak tepat. ISC dan PSSI akan hidup kembali, peluang Persipura untuk sukses di kasta nasional dan internasional pun ada. Peluang pembekuan PSSI dan Liga-liga di Indonesia masih ada selama Persipura masih Berjaya mewakili Papua.

PERSIPURA MENGANCAM KEDAULATAN NKRI

Kantor DPR Papua Barat. | CAHAYAPAPUA.com|
Banyak perdebatan mengenai siapa yang disebut dengan orang Papua. Apakah yang lahir besar atau yang memiliki darah Papua atau yang berkulit hitam berambut keriting.
 
MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—– Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Tata Cara Pemillihan Kepala Daerah menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan orang asli papua adalah mereka yang bapak dan mamanya (ibu) adalah orang asli Papua.
Mereka yang bapaknya orang asli Papua juga termasuk yang diakui sebagai orang asli Papua (patrilineal), sementara mereka yang hanya mamanya orang asli Papua (matrilineal), tidak masuk dalam kriteria sebagai orang asli Papua.

“Kriteria lebih rinci soal orang asli Papua akan diserahkan ke Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Mereka ini yang akan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap definisi orang asli Papua,” kata Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapperda) DPR Papua Barat, Yosias Saroy Kamis pekan lalu.

Menurut Yosias, penyusunan dan pembahasan Raperdasus sudah masuk dalam Program Peraturan Daerah (Prolegda) tahun 2015 yang diprioritaskan. Dalam waktu dekat DPR Papua Barat akan membentuk tim untuk melakukan konsultasi publik terkait Raperdasus tersebut. Konsultasi rencananya dilakukan usai pelantikan Wakil Gubernur Papua Barat.

“Pembahasan draf tersebut sudah masuk dalam tahap finalisasi, sehingga tim akan melakukan uji publik kepada masyarakat di kabupaten dan kota di provinsi Papua Barat. Ini untuk memboboti usulan yang sudah ada,” ujarnya.

Yosias Saroy mengatakan, penyusunan dan pembahasan Raperdasus bisa saja bergeser dari target yang telah ditentukan. Namun ia berharap pembahasan bisa rampung sebelum pelaksanaan tahapan Pilkada oleh KPU. Menurut Yosias untuk merampungkan pembahasan Raperdasus tersebut, DPR harus lebih fokus.

Ia menambahkan, Raperdasus ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilakukan oleh KPU. Agar tidak menjadi kerancuan. ”Supaya kalau regulasi sudah ada, KPU bisa gunakan ini sebagai acuan. Kalau hanya bicara saja tidak bisa,” ujar dia.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB), Anike TH.Sabami mengatakan, penyusunan Raperdasus tentang tata cara pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terus diseriusi.

Ia mengajak MRP Papua Barat, DPR Papua Barat fraksi Otsus dan anggota DPR PB lainnya untuk serius membahas Raperdasus tersebut. “Kami harap pembahasan Raperdasus tersebut bisa dibahas di DPR, sehingga ada satu peraturan daerah khusus dalam pencalonan pasangan kepala daerah di tingkat kabupaten, walikota, dan provinsi adalah orang asli Papua. Karena ini adalah amanat Undang-Undang Otsus,” ungkapnya.

Anike menambahkan soal definisi orang asli Papua, akan dibahas oleh MRP PB secara kelembagaan. Sayangnya, Anike enggan membeberkan soal definisi tersebut. “Soal definisi orang asli Papua adalah kewenangan MRP. Tentunya tidak keluar dari draf yang sudah ada,” ujar dia.

Lahirnya peraturan yang memproteksi hak dasar orang asli Papua di bidang politik, ungkap Anike Sabami, adalah dalam rangka membangun tatanan pembangunan demokrasi serta membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ini harus ada sehingga pelaksanaan Otsus di Papua Barat yang menjadi konsentrasi pemerintah pusat bisa terlaksana. Saya rasa tidak ada yang perlu ditakuti sehingga saya optimis peraturan ini bisa dilaksanakan pada Pilkada tahun ini,” kata Anike mengakhiri. 
sumber|RASYID CAHAYAPAPUA.com|

Garis Keturunan Ibu Tak Diakui sebagai Orang Asli Papua