Shortcode

Sebuah buku berjudul “ The Jewish Slave”, ditulis oleh seorang rabbi ortodoks di Belanda, sekali lagi menyoroti peran yang dimainkan oleh ekstremis Yahudi dalam perdagangan budak Afrika.
Menurut sebuah laporan Jewish Telegraphic Agency (JTA) dan Jewish Journal, buku ini akan "mengingatkan orang-orang Yahudi Belanda mengenai  keterlibatan mendalam nenek moyang mereka dalam perdagangan budak."

Ditulis oleh Rabbi Lody van de Kamp, buku itu dipicu oleh kontroversi yang sedang berlangsung atas tradisi natal Belanda yang dikenal sebagai "Zwarte Piet" (Black Pete) -sebuah karakter nakal yang mendambingi Bapa Natal Belanda sebagai asistennya .
Zwarte Piet" (Black Pete) 
Meskipun Zwarte Piet sebenarnya merupakan karakter dengan wajah hitam yang merupakan akibat dari kerja di tambang batubara, aktivis kulit hitam di Belanda telah mengklaim bahwa dalam kenyataannya Zwarte Piet  adalah parodi ras orang kulit hitam .

Meskipun demikian, Rabbi Van de Kamp telah mendukung percepatan menyerukan penghapusan Zwarte Piet, dan pada saat yang sama, terungkap bahwa komunitas Yahudi Belanda juga memiliki tradisi Zwarte Piet sendiri, yang disebut "Hanukklaas."

Rabbi Van de Kamp mengkritik tradisi Zwarte Piet dalam Republiek Allochtonie, situs web berita-dan-opini kulit hitam yang berbasis di Belanda.

"Berbicara menentang Black Pete adalah bagian dari misi sosial saya, upaya yang meluas ke mengingatkan orang-orang Yahudi Belanda mengenai  keterlibatan mendalam nenek moyang mereka dalam perdagangan budak," lanjutnya.

Mengacu pada buku barunya tentang peran Yahudi dalam perdagangan budak Afrika, Rabbi van der Kamp mengatakan bahwa "Uang itu diperoleh oleh komunitas Yahudi di Amerika Selatan, sebagian melalui perbudakan, dan kembali ke Belanda, di mana bankir Yahudi menanganinya."
Dalam penelitian buku tersebut, Rabbi Van de Kamp mengatakan ia menemukan data yang mengejutkannya.

"Dalam salah satu wilayah yang disebut Dutch Guyana, 40 perkebunan milik Yahudi yang ini menampung penduduk total minimal 5.000 budak," katanya.
"Dikenal sebagai Jodensavanne, atau Savannah Yahudi, daerah tersebut memiliki komunitas Yahudi beberapa ratus sebelum kehancuran dalam pemberontakan budak pada tahun 1832. Hampir semua dari mereka berimigrasi ke Belanda, membawa kekayaan yang dikumpulkan dengan mereka.

Menurut penelitian, di pulau Karibia Curacao, Yahudi Belanda telah mencatat  penjualan kembali setidaknya 15.000 budak oleh pedagang transatlantik Belanda, menurut Seymour Drescher, seorang sejarawan di University of Pittsburgh

Yahudi begitu berpengaruh pada orang Belanda, lelang budak yang dijadwalkan berlangsung hari libur Yahudi sering ditunda, menurut Marc Lee Raphael, seorang profesor studi Yahudi di College of William & Mary.

Namun karena menguasai media dan ekonomi, hal ini disembunyikan oleh penguasa-penguasa Yahudi sampai sekarang ini.


Dr David Duke telah membahas tentang masalah keterlibatan Yahudi dalam perdagangan budak Trans-Atlantik dalam dua video dibawah ini.

Video dibawah berbahasa inggris, jika Anda ingin mengunakan subtitle Indonesi, klik disini caranya.
dan source external : http://davidduke.com/jewish-role-african-slave-trade-highlighted-new-dutch-jewish-book/

Yahudi Aktor Utama Perbudakan Kulit Hitam

Aksi-aksi perjuangan pemisahan diri tidak pernah habis di bumi Cendrawasih,  sejak PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 silam. PEPERA yang merupakan sebuah referendum rakyat Papua dengan pilihan bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri sebagai sebuah negara berakhir dengan kemenangan pemilih Indonesia. Tidak semua rakyat Papua terlibat referendum tersebut.

Berikut ini sekilas tentang PEPERA  yang dikutip dari “PEPERA 1969 (ACT OF FREE CHOICE) DAN KONSEKUENSI POLITIK BAGI NKRI SAAT INI oleh: Raimondus Arwalembun, S.S”,  (klik disiniuntuk membaca full)

Pada saat itu, penduduk Irian diperkirakan berjumlah 800.000 jiwa, maka setiap 750 jiwa memiliki 1 wakil dalam Dewan Musyawarah Pepera tersebut. Berikut jumlah anggota Dewan Musyawarah Pepera dari tiap-tiap Kabupaten:

  • Kabupaten Jayapura: Jumlah penduduk 81.246 jiwa – jumlah wakil 110; 
  • Kabupaten Teluk Cenderawasih: Jumlah penduduk 93.230 – jumlah wakil 130; 
  • Kabupaten Manokwari: Jumlah penduduk 53.290 – jumlah wakil 75; 
  • Kabupaten Sorong: Jumlah penduduk 86.840 – jumlah wakil 110; 
  • Kabupaten Fakfak: Jumlah penduduk 38.917 – jumlah wakil 75; 
  • Kabupaten merauke: Jumlah penduduk 141.373 – jumlah wakil 175; 
  • Kabupaten Paniai: Jumlah penduduk 156.000 – jumlah wakil 175; 
  • Kabupaten Jayawijaya: Jumlah penduduk 165.000 – jumlah wakil 175.

Dari perwakilan di atas maka didapatlah 1025 orang Anggota Dewan Musyawarah Pepera yang akan ikut menentukan nasib Irian Barat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Setelah DMP dibentuk, maka DMP kemudian mengadakan musyawarah untuk menentukan pilihan, apakah akan bergabung bersama indonesia atau ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Hasilnya Pepera yang dilangsungkan di 8 (delapan) Kabupaten tersebut, semuanya memilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Irian Barat merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia. Hasil tersebut disepakati dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangan semua yang hadir dalam rapat Pepera tersebut. Hasil Pepera ini diumumkan pada tanggal 2 Agustus 1969 dan selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1969 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Amir Machmud selaku Ketua Pelaksana Pepera melaporkan kepada Presiden. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1969, Presiden menyampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan di depan sidang MPR.

Melihat tata cara pelaksanaannya saja sudah menjadi pertanyaan di kepala kita semua, apakah layak sebuah referendum penentuan nasib sebuah bangsa dilakukan dengan diwakili oleh segelintir orang. Banyak pihak yang tidak dilibatkan kala itu, bahkan banyak kepala suku pun tidak mengetahui akan hal itu.

Masyarakat Papua mulai kaget dari tidurnya setelah melihat banjir penduduk dari pulau Jawa yang datang dengan menerapkan suatu pemerintahan yang sama sekali tidak dipahami mereka.


Dengan proses berjalannya waktu, masyarakat Papua mulai sadar akan apa yang sedang terjadi. Dari kesadaran itu lahirlah gerakan-gerakan pemisahan diri yang sampai sekarang ini beranggotakan sebagian besar orang-orang Papua.

Paksaan menjadi Indonesia. Paksaan adalah virus yang tidak akan terobati. Gerakan Papua merdeka tidak akan hilang dari jiwa orang Papua karena bergabung Indonesia bukanlah pilihan mereka, bukan juga pilihan kakek nenek mereka.

Apa yang seharusnya dilakukan Indonesia agar gerakan pemisahan diri dapat terhapus dari bumi Papua adalah membuat bergabungnya Papua ke Indonesia sebagai pilihan orang Papua sendiri. Indonesia tidak boleh merekayasa pilihan orang Papua dengan media dan sejarah palsu. Satu-satunya solusi adalah mengubah system politik militer di Papua dan referendum ulang dengan melibatkan seluruh orang Papua sebagai pemilih-pemilih yang sah.

Jika semua orang Papua bahagia dan memilih bergabung dengan Indonesia, maka masa depan Indonesia akan lebih cerah dan tentunya takkan ada lagi gerakan-gerakan PEMISAHAN DIRI di bumi Papua. Jika sebaliknya, Indonesia harus merelahkan Papua seperti NKRI merelahkan Timor Leste berdiri sendiri sebagai sebuah negara.

Jangan dipaksa!

PAPUA : PAKSAAN MENJADI INDONESIA

Politik memang memiliki hubungan erat dengan ekonomi, tetapi ketika berbicara mengenai kemajuan dan kekuasaan, maka 80% adalah ekonomi. Contoh yang paling Nampak adalah warga keturunan Tionghoa di Indonesia, walaupun mereka tidak mendapat kesempatan untuk berpolitik di Indonesia sampai awal tahun 2000an, tetapi nasib mereka lebih baik dibandingkan masyarakat pribumi pada umumnya, nasib baik mereka disebabkan oleh ekonomi mereka yang baik juga.

Jika Anda mengetahui JP Morgan, Rothschild Family, dan Rockefeller family, pasti Anda mengerti maksud Saya. Nama-nama yang saya sebutkan diatas adalah banker-bankir, raja-raja minyak dan penguasa perputaran uang di dunia, namun nama mereka jarang terdengar, tetapi bila disimak, pengaruh mereka justru lebih besar, bahkan banyak politikus adalah boneka dari mereka. Untuk lebih jelas mengenai keluarga-keluarga tesebut, Anda dapat googling sendiri.

Oke, kembali ke Papua, orang Papua, ya. Hampir 80% pemimpin daerah dari tingkatan camat sampai gubernur di tanah Papua dipegang oleh orang Papua, hal yang wajar. Tetapi ketika berbicara ekonomi, hmmmmm, sebaliknya. Mulai dari kios-kios, toko-toko, pasar dan aspek ekonomi lainnya dipegang oleh orang non-Papua yang datang merantau di tanah Papua.

"Finance is a gun. Politics is knowing when to pull the trigger." - Mario Puzo (Godfather)

“Finansial adalah senjata.Politik adalah mengetahui kapan harus menarik pelatuk. Jadi yang lebih vital adalah senjata, kemampuan politik dibutuhkan saat melawan lawan yang hebat.

Sayangnya orang Papua sangat lemah dalam hal finansial, korupsi merajalela karena para politikus dan birokrat tidak memiliki kemampuan finansial mandiri.

Politikus bisa menjadi boneka dari pihak pemegang modal, hal inilah yang terjadi di Papua. Banyak pemegang modal bermain, sementara para boneka menampakkan diri dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak pemodal.

Jika Papua ingin menjadi lebih baik, maka aspek ekonomi harus dikuasai oleh orang Papua sendiri, hal ini memang tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya, juga tidak disadari oleh politikus dan birokrat Papua pada umumnya.


Apa solusinya?

Solusi yang terbaik menurut analisa kami adalah pemerintah harus membuat program pengajaran dan memberi investasi kepada orang-orang asli Papua. Dengan modal pengajaran dan beberapa buku yang disertai dengan modal, pasti Papua menjadi lebih baik, setidaknya dalam 10 tahun kedepan 50% sector ekonomi Papua dapat dikuasai sendiri oleh orang Papua.


Untuk generasi  muda Papua juga jangan hanya berpikir tantang politik, tetapi harus memiliki kiat untuk terjun di dunia Ekonomi bisnis.

ORANG PAPUA MENGUASAI POLITIK, TIDAK EKONOMI

Papua yang dahulu dipanggil Irian Jaya tidak pernah kehabisan penuntut kemerdekaan sejak berada di bawah kekuasaan Indonesia. Dampak tuntutan kemerdekaan itu sangat terasa di tanah Papua maupun Jakarta.

Dampak dari tuntutan kemerdekaan itu sudah banyak kita saksikan sendiri, misalnya kasus rasime beberapa waktu lalu di Jogya, otonomis khusus, pembunuhan, bergabungnya Indonesia dengan Malanesian Spearhead Group (MSG) dan banyak pengaruh lainnya yang diberikan pro kemerdekaan Papua terhadap kebijakan Indonesia.

Tetapi, seperti apa kira-kira kondisi Papua sekarang jika orang Papua tidak menuntut kemerdekaan? Berikut ini beberapa kondisi yang akan terjadi jika orang Papua tidak pernah menuntut kemerdekaannya ke Jakarta.

  • No OTSUS. Otonomi khusus atau otsus diberikan Indonesia kepada provinsi Papua sebagai bentuk nilai tukar untuk supaya orang Papua segera berhenti minta merdeka. Baca selengkapnya disini
Kunjungan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan ke Papua tanggal 28-29 Maret 2016
  • Pemerintah pusat tidak akan memberi perhatian khusus. Papua memang diberikan perhatian lebih dibandingkan daerah-daerah lain diluar pulau Jawa yang tidak menuntut kemerdekaan, tentu hal tersebut adalah bentuk reaksi pemerintah pusat kepada daerah Papua. Jika tidak ada tuntutan kemerdekaan dari orang Papua, pasti tidak akan diberikan perhatian khusus terkecuali mengenai kekayaan alamnya.

  • Minim pelanggaran HAM. Tidak menjamin akan penegakan hak asasi manusia, tetapi bila orang Papua tidak menuntut kemerdekaannya, tentu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua tidak akan se-fatal yang terjadi selama ini. Militer terus dikirim ke Papua untuk mengamankan Papua dari pihak-pihak yang dianggap pusat sebagai kaum separatis, tetapi sudah tercatat sampai di KOMNAS HAM RI bahwa masyarakat biasa yang justru menjadi korban kekerasan oleh pihak militer yang menargetkan OPM.
Buldozer yang digunakan oleh pihak perusahaan untuk membuka hutan adat di Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Foto: Margaretha Beraan/AMAN Kaltim. SOURCE
  • Nasib orang Papua sama dengan orang Dayak di Kalimantan. Satu persamaan antara Kalimantan dan Papua adalah sumber daya alamnya yang melimpah. Di Kalimantan kita ketahui bahwa sumber daya alamnya dikeruk semena-mena untuk kepentingan pihak kapitalis, tetapi masyarakat Dayak tidak diperhatikan supaya orang Dayak jangan menjad pintar dan menuntut penegakkan haknya. Keadaan Papua lebih baik karena ada orang-orang yang menyadari dampak dari berdiam diri saat melihat ketidakadilan. Memang kisah Kalimantan dan Papua berbeda, bagi orang Papua kemerdekaan adalah solusi terbaik, sementara orang Kalimantan masih mencari solusi.

Masih banyak hal yang tidak dapat kita prediksi, tetapi 4 hal di atas memiliki peluang 95 % terjadi jika orang Papua tidak berteriak menuntut kemerdekaan. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang Papua akan terus berteriak menuntut kemerdekaannya? Kapan orang Papua akan berhenti berteriak menuntut kemerdekaan?

Berdiam diri atau berteriak?

JIKA PAPUA TIDAK MENUNTUT KEMERDEKAAN

Banyak berita-berita yang bermunculan akhir-akhir ini, suara orang Papua dibagi menjadi dua; satu pihak menginginkan kemerdekaan, sementara beberapa kelompok menginginkan Papua tetap dalam Indonesia. Aksi penolakan perjuangan Papua merdeka oleh orang Papua sendiri baru pertama kali terjadi pada akhir tahun 2016 ini setelah ULMWP yang mewakili rakyat Papua diterima di MSG yang menjadi ancaman tersendiri bagi kesatuan Republik Indonesia.

Banyak media-media online baru yang mempropagandakan dualisme suara Papua dalam menanggapi isu kemerdekaan Papua tanpa ada bukti signifikan. Hal tersebut adalah bukti kepanikan Indonesia. Akan tetapi, tak peduli berapa presentase perbandingan antara orang Papua yang pro dan yang kontra akan kemerdekaan Papua, yang paling penting adalah tercapainya kesepakatan bersama yang tak dapat ditawar-tawar lagi mengenai keputusan untuk berpisah atau tetap bergabung dengan Indonesia.


Berikut ini beberapa pemberitaan media-media online yang melahirkan pro kontra akan apa maunya orang Papua yang sebenarnya.


Untuk pemberitaan di media tersebut diatas masih berupa propaganda bagi orang Papua. Referendum solusi terbaik menemukan kesepakatan.

Jika tidak ada keputusan bersama yang bersifat final dari orang Papua sendiri, maka akan selalu bermunculan gerakan-gerakan yang memperjuangankan pandangannya masing-masing. 


Oleh karena itu, pihak Jakarta harus melakukan suatu upaya mencari kesepakatan bersama dengan orang Papua mengenai apa yang sebaiknya dilakukan demi kebaikan bersama. Sudah lebih dari 50 tahun Papua berada dalam badan NKRI, tetapi justru gerakan pemisahan diri semakin mengila dan tampaknya Indonesia sudah terlambat untuk menahan langkah pejuang-pejuang Papua dalam upaya mereka mencari dukungan mencapai kemerdekaan Papua.


Pada tanggal 14 juli 2016 ini, banyak gerakan pemberian dukungan kepada ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG di berbagai tempat di Papua maupun di luar negeri, tetapi di lain pihak, banyak pemberitaan media yang memberitakan bahwa adanya gerakan-gerakan orang Papua juga yang menolak ULMWP. 


Dari kalangan orang Papua beranggapan bahwa pihak-pihak yang menolak ULMWP adalah orang-orang bayaran intelejen Indonesia dan masyarakat non-Papua yang berada di Papua.
Tetapi pokok permasalahannya bukan disitu, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah orang Papua ingin merdeka atau tetap bergabung dengan Indonesia? Entah. 


Referendum adalah cara terbaik yang dapat dilaksanakan guna untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menentukan masa depan orang Papua. Bila kesepakatan bersama sudah didapat, tentu tidak akan ada lagi gerakan-gerakan baru. 


Jika tidak dilaksanakan referendum, maka perjuangan Papua dalam mencapai kemerdekaan akan tetap ada. Tetapi jika sudah referendum dan kalau ternyata pihak pro NKRI menang, pasti tidak akan lagi ada upaya-upaya pemisahan diri.


Referendum memang solusi terbaik yang dipakai oleh negara-negara maju untuk mencapai kesepakatan bersama. Misalnya United Kingdom yang memberi Skotlandia kesempatan referendum yang ternyata dimenangi oleh pro UK. Mengapa Indonesia harus takut dengan referendum? Belum tentu suara pro kemerdekaan Papua menang.


Sayangnya solusi terbaik ini masih ditakuti oleh pihak Indonesia, barangkali Indonesia sudah mempelajari dan memprediksi lebih awal akan kemenangan pihak pro Papua merdeka di referendum.

REFERENDUM PAPUA, SOLUSI TERBAIK YANG DITAKUTI INDONESIA

Teknik Sipil bisa dibilang salah satu profesi tertua di dunia. Dari desain jembatan hingga pengolahan air, pekerjaan insinyur sipil memiliki dampak pada kehidupan banyak orang di dunia setiap hari. Oleh karena itu kita bisa melihat betapa pentingnya bagi  seorang Insinyur teknik Sipil untuk memiliki kualitas dan keterampilan tertentu. Berikut adalah  5 Kemampuan Yang harus Dimiliki Seorang Insinyur Sipil:

1. Keterampilan Teknis. Seorang Insinyur Sipil yang baik harus memiliki tingkat kemampuan Matematika dan Fisika yang memungkinkan untuk identifikasi dan pemecahan masalah engineering. Mari kita mengatakan seperti ini, jika Insinyur Struktur tidak dapat secara akurat menentukan berapa banyak beban yang sedang didistribusikan pada jembatan, tentu orang akan ragu untuk melalui jembatan yang didesainnya.

Insinyur sipil juga harus terampil dalam teknik desain dan bekerja dengan peta, gambar dan model, juga software CAD. Mereka harus mampu memprediksi masalah di masa depan dan menemukan solusi.
2. Manajemen Proyek. Ketika masalah timbul, adalah hal yang biasa bagi orang-orang yang terlibat dalam proyek pada semua tingkatan untuk melirik insinyur untuk bimbingan dan penyelesaian. Adalah penting bahwa Insinyur Sipil harus mampu menyelesailan tugas dan mengelola tim yang terdiri dari para profesional dengan tetap mempertahankan kepercayaan dari klien.

Insinyur sipil juga harus mampu mengevaluasi pekerjaan orang lain dan memastikan pekerjaan mereka sesuai dengan dalam undang-undang, peraturan dan standar. Mereka juga harus memastikan bahwa mereka bekerja sesuai anggaran dan time-frame yang ditetapkan.

3. Ketrampilan Berkomunikasi. Dalam bidang teknik sipil - mungkin lebih daripada bidang Teknik lainnya - kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif adalah keterampilan yang sangat dicari . Entah berhubungan dengan Manajemen atau klien, Insinyur harus dapat dengan jelas mengkomunikasikan ide-ide dan memberikan arah tanpa meninggalkan kerancuan. Mereka juga harus mampu mendengarkan dan mempertimbangkan ide orang lain dalam tim.

4. Kreativitas. Bisa dikatakan secara luas bahwa peran insinyur sipil adalah menerapkan prinsip-prinsip Teknik untuk mengembangkan solusi bagi lingkungan yang dibangun. Sering kali, ini memerlukan suatu kreativitas. Insinyur harus mampu berinovasi dan memberi solusi. Dari menemukan cara untuk mengurangi emisi CO2 atau membuat jembatan trampolin, kreativitas adalah kunci.
5. Berpikir Kritis. Insinyur sipil sering menghadapi masalah yang kompleks dan perlu mencari solusi efisien .. Mereka harus mampu untuk menilai pro dan kontra dari semua kemungkinan solusi, dan mereka harus tegas untuk memilih yang terbaik.

Insinyur sipil umumnya memerlukan seperangkat keterampilan yang sangat luas dan daftar ini sama sekali tidak lengkap, tetapi 5 ini adalah apa yang saya lihat menjadi keterampilan yang paling penting bagi seorang Insinyur Sipil.
Tawfiq Adebiyi

5 Kemampuan Yang harus Dimiliki Seorang Insinyur Sipil