Shortcode

PT.Freeport Indonesia memilki sejarah yang cukup panjang dalam dunia perpolitikan Indonesia. Berikut sejarah Freeport bisa masuk dan beroperasi di Indonesia:

Seperti dikutip dari Real History Archives dalam artikel yang berjudul JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur yang ditulis oleh Lisa Pease pada 1996 silam, Freeport yang diketahui telah mendominasi gunung emas Papua sejak 1967, ternyata kiprahnya di Tanah Air telah dimulai sejak beberapa tahun sebelumnya.

Pada 1959 silam, ketika terjadi pergantian kekuasan di Kuba, Freeport yang semula bernama Freeport Sulphur tengah menghadapi masalah dan nyaris bangkrut. Sebab, pemimpin Kuba yang baru yaitu Fidel Castro menasionalisasikan seluruh perusahaan asing di negeri tersebut. Freeport Sulphur pun terkena imbasnya.

Di tengah situasi yang tidak pasti tersebut, pada Agustus 1959 Direktur Freeport Sulphur Forbes Wilson bertemu dengan Jan van Gruisen, managing director dari East Borneo Company yang merupakan perusahaan tambang di Kalimantan Timur. 

Dalam pertemuan tersebut, Gruisen menceritakan, dirinya baru menemukan laporan yang ditulis Jean Jacques Dozy mengenai sebuah gunung yang disebut "Ertsberg" atau Gunung Tembaga di Papua Nugini, Irian Barat.

Laporan itu menyebutkan bahwa di wilayah tersebut terdapat gunung yang penuh bijih tembaga. Bahkan, kandungan bijih tembaga yang ada di sekujur tubuh Gunung Ertsberg terhampar di atas permukaan tanah, dan tidak tersembunyi di dalam tanah.

Wilson pun antusias dan langsung melakukan survei atas Gunung Ertsberg. Dalam surveinya, Wilson dibuat terkagum-kagum lantaran tidak hanya menemukan bijih tembaga di wilayah tersebut, namun ternyata Gunung Ertsberg juga dipenuhi bijih emas dan perak. 

Freeport pun memutuskan untuk meneken kontrak eksplorasi dengan East Borneo Company pada 1 Februari 1960. Namun, nyatanya terjadi perubahan eskalasi politik di Indonesia, khususnya Irian Barat. 

Hubungan Indonesia dan Belanda pun kembali memanas, bahkan Soekarno (Presiden RI saat itu) justru menempatkan pasukan militernya di Irian Barat.

Perjanjian kerja sama antara East Borneo Company dan Freeport pun kembali mentah. Pemerintahan AS yang saat itu dikuasai John F Kennedy (JFK) justru membela Indonesia, dan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan kepada Belanda jika tetap ngotot mempertahankan Irian Barat.

Belanda yang saat itu membutuhkan bantuan untuk membangun kembali negaranya pasca kehancuran di Perang Dunia II, terpaksa hengkang dari Irian Barat.

Para petinggi Freeport pun geram, terlebih saat mendengar JFK justru menawarkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar USD11 juta, dengan melibatkan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank.

Perbedaan pendapat publik di Senat AS bergolak, apakah terus membantu Indonesia sementara Partai Komunis di Indonesia tetap kuat. Kennedy pun tetap bertahan, dan dia menyetujui paket bantuan khusus untuk Indonesia pada 19 November 1963. 

Tiga hari kemudian, Soekarno kehilangan sekutu terbaik di Barat. Kennedy mati terbunuh pada 22 November 1963.

Kebijakan luar negeri AS berubah cepat setelah kematian Kennedy. Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy secara tiba-tiba membatalkan paket bantuan ekonomi untuk Indonesia yang telah disetujui Kennedy.

Ternyata, salah seorang dibalik keberhasilan Johnson dalam kampanye pemilihan Presiden AS 1964 adalah Augustus C Long yang merupakan salah seorang direksi Freeport. 

Long juga menjadi pemimpin di Texas Company (Texaco) serta Caltex (joint venture dengan Standard Oil of California). Augustus C Long juga aktif di Presbysterian Hospital, New York yang merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Selain itu, Long juga diyakini menjadi salah satu tokoh perancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat (AD), termasuk Jenderal Soeharto (Presiden RI ke-2) yang disebutnya sebagai "our local army friend".

Dugaan keterlibatan Long dalam kudeta Soekarno muncul, lantaran Soekarno pada 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60% labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. 

Caltex, sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan ini.

Kudeta terhadap Soekarno pun benar-benar terjadi, dengan memelintir dan menyalahartikan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 yang dibuat Soekarno. 

Dalam Supersemar, Soekarno hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau-balau kepada Soeharto, yang diartikan justru memerintahkan Soeharto menjadi Presiden RI.

Pasca lengsernya Soekarno dari tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia, Ibnu Sutowo (Menteri Pertambangan dan Perminyakan saat itu) membuat perjanjian baru, yang memungkinkan perusahaan minyak untuk menjaga keuntungan lebih besar secara substansial untuk mereka. 

Kemudian, dilakukanlah pengesahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Pada 7 April 1967, pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak izin eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Freeport.


Dengan demikian, Freeport pun menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto. Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya, Freeport pun menggandeng Bechtel, sebuah perusahaan di AS yang banyak mempekerjakan pentolan-pentolan CIA. 

Pada 1980, Freeport juga menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet untuk bekerja sama dengannya mengeruk tanah Papua. Bob pun akhirnya menjadi Presiden Freeport McMoran.

Kontrak Freeport Indonesia pertama kali ditandatangani pada 1967 berdasarkan UU Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pertambangan. Pada 1991, terdapat pembaharuan kontrak karya baru yang berlaku untuk 30 tahun dengan opsi perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun.

Kontrak karya yang diteken pada awal masa pemerintahan Presiden Soeharto itu diberikan kepada Freeport sebagai kontraktor eksklusif tambang Ertsberg di atas wilayah 10 km persegi. Pada 1989, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan izin eksplorasi tambahan untuk 61.000 hektar.

Pada 1991, penandatanganan kontrak karya baru dilakukan untuk masa berlaku 30 tahun berikut dua kali perpanjangan 10 tahun. Ini berarti kontrak karya Freeport baru akan habis tahun 2041.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menegaskan, PT Freeport Indonesia baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak tambang di Mimika, Papua, paling cepat pada 2019.

"Sesuai PP, kelanjutan operasi tambang baru bisa diajukan dua tahun sebelum akhir kontrak. Dengan demikian, kalau kontrak Freeport habis 2021, maka paling cepat diajukan 2019," kata Susilo.

Dia mengingatkan, sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, permohonan perpanjangan diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum habis masa kontrak.

Susilo menerangkan, untuk bisa melanjutkan kontrak operasi tambang di Indonesia, PT Freeport harus memenuhi syarat sesuai UU No 4/2009, yakni mengubah jenis kontrak usaha ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan menyepakati poin-poin renegosiasi.

Susilo memastikan, pemerintah akan berhati-hati dalam memutuskan perpanjangan kontrak karya Freeport yang akan berakhir pada 2021. "Semua keputusan harus mempertimbangkan berbagai hal dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," tukasnya.

Namun, tepat pada Minggu (25/1/2015), pemerintah Indoensia dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani nota kesepahaman (MoU) perpanjangan kontrak izin ekspor Freeport

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan bahwa perpanjangan MoU ini akan dilakukan selama enam bulan.

"Syaratnya adalah perusahaan tambang raksasa itu harus memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat Papua dan Indonesia," ujarnya, Minggu (25/1/2015).

Sudirman menjelaskan, pemerintah pada 23 Januari 2015 memberikan keputusan untuk melakukan perpanjangan MoU selama enam bulan ke depan dengan Freeport Indonesia. "Tapi kontrak belum diputuskan, itu perpanjang operasi saja," ungkap Sudirman. 

Sekadar informasi, kontrak perusahaan tembaga dan emas yang berlokasi di Papua ini akan berakhir pada 2021. Seharusnya, keputusan perpanjangan kontrak diberikan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Namun Freeport ingin mempercepat pemberian keputusan itu tahun ini. 


Perkembangan barunya adalah :

JAKARTA, KOMPAS.com  PT Freeport Indonesia bersedia mengakhiri rezim kontrak karya (KK) yang sudah berumur 50 tahun dengan mengubah statusnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Ketentuan itu merupakan satu dari tiga syarat yang harus dipenuhi perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu untuk kembali mendapatkan izin ekspor konsentrat yang dihentikan pemerintah sejak 12 Januari 2017 lalu.
Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Hadi M Djuraid mengungkapkan, perubahan rezim kontrak Freeport ke izin pertambangan berarti juga mengubah posisi negara yang selama ini setara korporasi.
"Kalau KK, negara dengan korporasi itu setara karena sistemnya kontrak. Orang bisa kontrak itu kalau kedudukan setara. Sekarang (Freeport) harus izin, jadi tidak setara lagi," ujar Hadi kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Perubahan menjadi IUPK juga membuat Freeport tidak akan lagi mendapatkan izin sepanjang KK yang bisa mencapai 50 tahun. Sebab, kata Hadi, pemerintah hanya memberikan izin 10 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun.
Selain itu, Freeport juga kemungkinan akan mengurangi batas area tambangnya. Sebab, area tambang pemegang IUPK dibatasi hanya 25.000 hektar, jauh dari luas area kerja Freeport yang mencapai 90.000 hektar.
Meski begitu, Freeport bisa melepas sisa area tambang tersebut dan mengurus izin area tambang baru sesuai ketentuan IUPK, yaitu per 25.000 hektar.
Terakhir, perubahan status KK menjadi IUPK juga membuat Freeport akan dikenakan lebih banyak pajak.
Meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pajak bumi dan bangunan (PBB).
Seperti diketahui, pemerintah masih memperbolehkan Freeport ekspor konsentrat dengan tiga syarat, yaitu bersedia mengubah status KK menjadi IUPK, membangun smelter dalam 5 tahun, dan divestasi 51 persen sahamnya untuk Indonesia.
Pemerintah menegaskan tidak akan mengizinkan ekspor konsentrat bila Freeport tidak bersedia menyanggupi tiga syarat tersebut.


JAKARTA, KOMPAS.com
 - Beberapa kalangan menilai, langkah PT Feeport Indonesia (PTFI) yang menggunakan isu pemecatan karyawan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah adalah suatu hal yang tidak layak dilakukan perusahaan sekelas PTFI.


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, perusahaan dengan reputasi tinggi semestinya memiliki cara yang lebih elegan untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap pemerintah.


"Setiap perusahaan apalagi punya reputasi tinggi seperti Freeport Indonesia, sebaiknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Kalau mau ya nego (antara PTFI dengan pemerintah), kalau tidak mau ya ke arbitrase," ujar Jonan di Jakarta, Senin (20/2/2017).



Mantan Menteri Perhubungan ini meminta, PTFI tidak melakukan pemutusan kerja terhadap para pekerja PTFI. Karena menurutnya, tenaga kerja adalah aset yang sangat penting bagi suatu perusahaan. "Saran saya, itu tidak dilakukan. Karena tenaga kerja itu aset untuk perusahaan," tuturnya.



Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kurtubi menyesalkan langkah PT Feeport Indonesia yang menggunakan isu pemecatan karyawan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah.


"Jangan memecat karyawan jadi alasan untuk memperkuat posisi (tawar). Enggak bagus itu," kata Kurtubi.



Anggota DPR dari Partai Nasdem itu mengatakan Freeport sudah berada di Indonesia selama 48 tahun dan berkontribusi pada pemerintah Indonesia dan rakyat Papua, khususnya Mimika.


Tetapi di sisi lain kekayaan tambang adalah milik negara. Kurtubi pun berharap, Freeport memahami apa yang menjadi masalahnya dan tidak melanjutkan rencana arbitrase atau mengancam dengan melakukan PHK karyawan.



"Kami yakin pemerintah juga happy kalau Freeport memahami masalahnya, dan bisa terus beroperasi, serta membangun smelter dalam lima tahun ke depan di Indonesia," ucap Kurtubi.



Menurut Kurtubi, Freeport sebaiknya mempelajari matang-matang status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kurtubi berharap, Freeport tidak alergi dengan beberapa ketentuan seperti misalnya soal aturan perpajakan prevailing.



Dalam aturan IUPK, kewajiban perpajakan badan usaha bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Dalam status Kontrak Karya (KK), ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu naildown, yakni kewajiban perpajakan badan usaha tidak akan berubah hingga masa kontrak berakhir.



Kurtubi meyakinkan, dengan ketentuan umum pun, Freeport tetap akan untung beroperasi di Indonesia. "Sebab, pemerintah dalam membuat regulasi pasti sudah memikirkan beban kepada pelaku usaha, yang ujung-ujungnya dijamin untung," kata Kurtubi.
Langkah PHK besar-besaran yang dilakukan Freeport sebenarnya adalah bukti arogansi Amerika Serikat, mereka tidak ingin dirugikan dengan keputusan pemerintah Indonesia yang menguntungkan Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa, sifat arogansi akan menghalalkan segala cara demi tercapainya keinginannya, apalagi untuk negara sekaliber Amerika Serikat. Konflik di Mesir, Lybia, Syria dan Iraq adalah bukti arogansi Amerika Serikat. Negara Paman Sam tersebut tidak ragu-ragu untuk melakukan maneuver apa pun demi tercapainya kepentingan mereka.

Keputusan Indonesia dipandang Freeport sebagai bentuk ketidakhormatan kepada penguasa dunia. Apalagi staff khusus presiden Trump adalah pemegang saha terbesar.
 President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson
Detik Jakarta - President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, mengungkapkan salah satu pemilik saham Freeport McMoRan Inc adalah Carl Icahn, pendiri Icahn Enterprises. Icahn memegang 7% saham Freeport McMoRan, dan tercatat sebagai pemegang saham terbesar sejak 1,5 tahun terakhir. 


Icahn kini menduduki posisi penting pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Ia adalah 'Special Advisor' alias staf khusus Trump. Kisruh mengenai kelanjutan investasi Freeport di Indonesia tentu tak lepas dari perhatian Icahn.



"Freeport McMoRan adalah perusahaan listed di AS. Ia mempunyai saham Freeport sebesar 7% dan ia sudah memilikinya selama 1,5 tahun, dua dari perwakilannya ada di jajaran direksi Freeport McMoRan. Dia bukan representatif resmi pemerintah, tapi staf khusus, dia juga sangat concern dengan situasi di Indonesia," ungkap Richard dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2/2017). 
Sementara itu, Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, menyarankan agar pemerintah tidak bersikap terlalu keras memaksakan kehendak pada Freeport. Harus hati-hati agar sengketa tidak sampai berlanjut ke Arbitrase. 


Sebab, Carl Icahn adalah orang dekat Presiden AS Donald Trump. Dengan kebijakannya yang proteksionis, Trump kemungkinan besar akan sangat melindungi kepentingan perusahaan AS di luar negeri. Bila terjadi sengketa, yang akan dihadapi pemerintah Indonesia bukan hanya Freeport, tapi mungkin juga pemerintah AS. 



"Pemilik saham terbesar Freeport adalah penasihat Trump, kita harus hati-hati. Betul-betul simalakama, kalau pemerintah lunak dianggap memihak Freeport, kalau keras bisa Arbitrase," kata Said Didu saat dihubungi detikFinance.



Menurutnya, mau tak mau pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) untuk mengakomodasi keinginan Freeport. Konsekuensinya, pemerintah pasti akan dicibir pro asing, tidak konsisten, lemah, dan sebagainya.
Tapi untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pemerintah harus siap tidak populer. Freeport punya posisi kuat dalam KK. Ketentuan dalam KK boleh dibilang setara dengan Undang Undang. Aturan seperti PP, apalagi yang lebih rendah, tidak dapat membatalkan KK. 


"Saya khawatir, PP harus diganti lagi. Ini betul-betul simalakama," ujarnya. 



Solusi lain dengan konsekuensi lebih buruk, bisa saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpaksa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk mengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). "Bisa-bisa Presiden terpaksa mengeluarkan Perppu," ucapnya. 



Said Didu menyebut, ada 3 masalah besar terkait Freeport yang harus segera dipecahkan pemerintah melalui revisi PP atau penerbitan Perppu, yaitu stabilitas dan kepastian untuk investasi yang diminta Freeport, izin ekspor konsentrat, dan divestasi saham.



Kalau pemerintah dan Freeport tak bisa mencapai titik temu untuk 3 masalah ini, situasi sosial dan ekonomi di Papua bisa kacau. Ini yang benar-benar harus dihindari. "Dampak sosial ekonomi di Papua menurut saya paling krusial," tutupnya. (mca/wdl)
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Freeport akan mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia?

Jika Freeport tidak mengubah sikap, apakah UU Indonesia yang harus diubah? Jika diubah, bagaimana dengan integritas Indonesia?

Mengingat kembali sejarah masuknya Freeport di Indonesia yang erat kaitannya dengan politik, Amerika Serikat tentu akan mengingatkan kembali kisah kebaikan Paman Sam yang mengancam Belanda supaya meninggalkan Irian Barat bagi Indonesia.

Bersama Soeharto, Freeport Berjaya. Orang-orang dibalik Freeport akan melakukan apa saja demi mengamankan kepentingan mereka. Dengan adanya ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) yang berjuang untuk memerdekakan Papua, CIA bisa bermain dibalik layar untuk melancarkan dan menyukseskan perjuangan ULMWP melepaskan Papua dari Republik Indonesia. Tetapi dengan syarat “Papua Merdeka, dan kontrak karya Freeport West Papua dimulai”. 


Atau pun jika impian ULMWP tidak dipenuhi Amerika Serikat, tetap saja akan ada ancaman bagi Indonesia yang berkaitan dengan politik Papua. Ancaman akan diberikan sampai Indonesia tunduk untuk menguntungkan Freeport. 

Jadi, alangkah baiknya Indonesia berhati-hati dengan kebijakan dalam menindak UU terhadap Freeport.

referensi



Indonesia = Freeport IUPK, Papua Merdeka = Freeport Kontrak Karya

Menurut David Wechsler psikolog Amerika, inteligensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, inteligensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. 
 
Menurut English & English dalam bukunya " A Comprehensive Dictionary of Psichological and Psychoalitical Terms" , istilah intellecct berarti antara lain :

  1. Kekuataan mental dimana manusia dapat berpikir ;
  2. Suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang      berkenaan dengan berpikir ( misalnya menghubungkan, menimbang, dan memahami); dan
  3. Kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir; (bandingkan dengan intelligence. Intelligence =intellect).


Menurut kamus WebssterNew Worid Dictionary of the American Language, istilah intellect berarti: 
  1. Kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti; kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, dan sebagainya. Dengan demikian kecakapan berbeda dari kemauandan perasaan,
  2. Kecakapan mental yang besar,sangat intellegence, dan
  3. Pikiran atau inteligensi.


Menurut Wechler (1958) mermuskaan intelligensi sebagai "keseluruhan ke-mampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta kemampuan mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Intelegensi bukanlah suatu yang bersifat kebendaan, melainkan suatu fiksi ilmiah untuk mendiskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Dalam mengartikan intelegensi (kecerdasan) ini, para ahli mempunyai pengertian yang beragam.


Lalu untuk mengukur angka intelegensia manusia, dikembangkanlah test IQ. Intelegent quotient atau IQ ialah angka yang mana menjelaskan tingkat kecerdasan seseorang.


Ahli psikologi Amerika Donald Templer meneliti dan menyimpulkan bahwa faktor tertinggalnya orang kulit hitam di Amerika dibanding orang kulit putih adalah IQ yang rendah. Misalnya, kalau ada orang kulit hitam yang menjadi olahragawan dan mendapatkan banyak uang, biasanya langsung dihabiskan, itu berbeda dengan orang kulit putih yang cenderung berpikir panjang dan memilih investasi supaya terjadi pelipatgandaan penghasilan. Artinya, walaupun diberikan banyak uang kepada orang kulit hitam, uang-uang itu akan hilang dalam jangka waktu yang pendek, sehingga kemiskinan dan ketertinggalan menjadi mustahil untuk ditinggalkan.


Jika melihat ke negara-negara Afrika, pada umumnya mereka memiliki taraf hidup yang rendah, penghasilan rata-rata penduduk sangat rendah, miskin, tertinggal, edukasi buruk, tingkat criminal tinggi, boros, kebiasaan penduduk tidak berpikir panjang, kecenderungan untuk menyelesaikan permasalahan  dengan mistis dan kekerasan, dan lain sebagainya. IQ rata-rata mereka pun sangat rendah, dibawah angka 78 sampai-sampai adapula yang memiliki angka IQ 60. Sementara beberapa ahli berpendapat bahwa manusia yang memilki IQ di bawah 70 sudah termasuk mengalami cacat intelektual (Intellectual disability).


Faktor IQ berpengaruh di semua negara dan berlaku bagi setiap manusia. Misalnya China yang memilki IQ rata-rata 108 mampu mengalami kemajuan pesat dan memiliki kemampuan kognitif yang luar biasa, kemudian negara Korea maupun Jepan. Ah sudahlah, klik link ini https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country untuk melihat daftar negara berdasarkan IQ rata-rata, dan faktanya adalah setiap negara maju pasti memilki IQ rata-rata tinggi, sementara negara dengan IQ rendah cenderung tertinggal seperti yang telah disebutkan tadi.


PAPUA. Provinsi Papua dan Papua barat adalah kedua provinsi Indonesia termiskin, kualitas hidup paling rendah, mutu pendidikan buruk, angka criminal cukup tinggi, perang suku seringkali terjadi dan layanan kesehatan buruk, angka kematian tinggi dan masih banyak lagi hal buruk.


Penyebabnya tidak lain adalah IQ rata-rata orang Papua yang rendah. Pada awal artikel ini sudah dijelaskan pengertian intelegensia, Anda tahu apa artinya manusia memilki IQ rendah.


Siapakah yang harus dipersalahkan?


Banyak orang Papua mencoba memainkan permainan “victim game” atau permainan menjadi korban. Semua ketertinggalan dianggap sebagai kesalahan pemerintah Indonesia dalam menanggani Papua, padahal TIDAK, sementara Papua dianggap sebagai korban.


Papua Nugini memiliki IQ rata-rata 83, sementara Indonesia 87, tetapi berhubung provinsi Papua memilki kesamaan dengan Papua Nugini berarti Papua pun pasti memiliki IQ yang tidak jauh berbeda dengan PNG sekita 82-84.


Dana banyak sudah dialirkan ke tanah Papua, tetapi nyatanya tidak ada perkembangan signifikan dan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Ya, sudah disebutkan tadi, memang orang Papua pada umumnya memilki IQ rendah. 


Masih banyak orang Papua yang untuk mengambil keputusan (penyelesaikan pendidikan sekolah, mengerjakan tugas sekolah, mabuk atau tidak, seks bebas, narkoba, dan lainnya) dengan sulit memutuskan dan kebanyakan salah memilih, makanya banyak generasi muda Papua tidak bisa menjadi sarjana yang mampu membawa perubahan di Papua. Orang-orang dari pedalaman turun ke kota dan dengan mudahnya mereka mengkonsumsi minuman keras, terlibat dalam kekerasan dan mengalami kesulitan perpikir panjang sehingga menjadi beban dan turut menjadi parasit di perkotaan.


SOLUSI!


Ternyata IQ rata-rata orang kulit hitam di Amerika 85 lebih tinggi daripada orang kulit hitam di Afrika <78, hal ini akibat standar pendidikan, lingkungan, dan layanan informasi di Amerika yang tersedia, dan katanya setiap tahunnya rata-rata IQ orang kulit hitam Amerika mengalami peningkatan. Artinya, dengan adanya pendidikan, jangkauan informasi, lingkungan yang baik akan mampu berpengaruh dalam peningkatan IQ . Sehingga, demi kemajuan Papua, orang-orang Papua harus focus mengasah dan meningkatkan mutu diri dengan pendidikan, dengan membaca banyak buku untuk menambah pengetahuan dan membiasakan diri melakukan dan memilih hal-hal yang berpengaruh baik untuk masa depan, ikut seminar, dan memilki rasa ingin tahu yang tinggi.

Sehingga, dengan adanya kesempatan, keputusan akhir kembali pada diri orang Papua itu sendiri untuk mengembangkan diri dan menjadi pembawa perubahan bagi Papua atau TIDAK SAMA SEKALI.

IQ Rendah Penyebab Ketertinggalan Papua

PAPUA TEMPOE DOELOE

Dok. 1959 , West Papua


Dok. 1961, West Papua

Good old day!

PAPUA TEMPOE DOELOE! 1959, 1961

Papua Barat (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) adalah bagian barat dari New Guinea, seperti Tasmania, Papua terpisah dari daratan Australia sekitar tahun 5,000BC. Lebih dari 40.000 tahun yang lalu Australia dihuni oleh orang-orang kulit hitam dan rambut keriting; orang asli Papua termasuk bangsa Melanesia. Mereka memenuhi kebutuhan panggang dengan berburu, berkebun, menjala ikan dan hidup secara komunitas.



Pada 1775 Perang Kemerdekaan Amerika menyebabkan Inggris untuk membangun koloni narapidana baru di daratan Australia dimana penduduk pribumi tidak berdaya melawan.

Tanpa menginjakkan kaki di Papua, Eropa abad ke-19 menarik garis di peta dari garis pantai Papua dan pada tahun 1895 Eropa menerima klaim Belanda untuk Papua Barat, Jerman mengklaim Utara Timur Papua dan Inggris mengklaim kuartal Timur Selatan. Klaim Eropa tidak berarti banyak bagi masyarakat Papua, tetapi di Papua Barat misionaris Belanda telah tiba pada tahun 1860 dan berperilaku baik dan diterima oleh bangsa-bangsa Papua Barat .

Pada 1930 lulusan dari Teachers College berbicara tentang kebutuhan Papua Barat untuk menciptakan kesatuan identitas Papua Barat dan pemerintah untuk melindungi kepentingan budaya mereka dari setiap upaya kolonialis masa depan. Tetapi, tanpa diketahui Papua atau pemerintah kolonial Belanda, pada tahun 1936 sebuah tim geologi Belanda sebenarnya bekerja untuk Standard Oil menemukan cadangan emas & tembaga terkaya di dunia, penemuan dan motif mereka bersifat rahasia.

Pada tahun 1940 Jepang dan Indonesia berperang melawan Amerika Serikat dan apa yang mereka sebut 'kekuasaan imperial barat Pasifik'; saat Jepang menginvasi Papua,tidak seperti negara-negara Asia lainnya, masyarakat Papua menolak memberi bantuan kepada kolonialis Jepang. Dalam 18 bulan dua pertiga dari pasukan Jepang pertama telah meninggal akibat sakit penyakit dan ketidakmampuan untuk makan sendiri; tetapi ketika Amerika Serikat datang, orang-orang Papua memberikan bantuan makan dan bergerak membantu pergerakan di alam tropis Papua. Karena keamanan dan tak adanya perlawanan dari penduduk lokal Papua Barat Jenderal MacArthur membangun markas dan basis AS Pacific untuk setengah juta orang Amerika.

Pada bulan Maret 1945, Tokyo menunjuk Sukarno dan Hatta sebagai ketua komite kemerdekaan Indonesia dan kemudian Sukarno menyiarkan klaimnya untuk menjadi pemimpin Jawa dan Sumatera dan semua negara yang pernah berada di bawah pemerintahan Belanda. Meskipun Belanda keberatan, PBB pada tahun 1949 menciptakan Negara Indonesia Serikat yang merupakan federasi dari 16 Negara termasuk Sukarno dan milisinya; dalam waktu delapan bulan Sukarno telah menaklukkan dan mengklaim semua 16 negara bagian sebagai bagian dari Republik Indonesia. Pada tahun 1950 Sukarno juga menuntut Belanda harus menyerahkan Papua Barat untuk menjadi bagian dari kerajaan Jawa barunya, dan ia mengancam untuk menasionalisasi semua bisnis Belanda kecuali Belanda setuju.

Tidak diketahui oleh pemerintah AS atau Belanda pada tahun 1960 perusahaan Freeport sudah berusaha menguasai pertambangan emas & tembaga Papua Barat di bawah perjanjian kolonial Indonesia.

Pada tahun 1961 Papua Barat telah mengembangkan layanan modern sipil (medis, listrik, komunikasi, metrologi, komersial, polisi, dll) (lihat Laporan PBB 1961, appx, foto;. Foto '60; Foto '59) dan mengangkat bendera nasional mereka di 1 Desember 1961; Indonesia kemudian mencoba invasi tetapi gagal.
Soekarno dan John F Kennedy
Pada tahun 1962 setelah Indonesia mengancam untuk menjadi Negara komunis kecuali Kennedy memaksa negosiasi rahasia dengan Belanda untuk menyerahkan rakyat Papua Barat kepada kontrol Indonesia. Kennedy tidak tahu tentang emas Papua atau cadangan tembaga yang luas disebut teritori berharga Papua Barat yang tak seorang pun harus berebut, Menteri Luar Negeri Rusk, dan keberatan CIA; Amerika Serikat memaksa Belanda untuk menandatangani Perjanjian New York yang memalukan untuk  berdagang Papua Barat kepada Indonesia; setelah itu Indonesia mulai membunuh anggota pemerintah Papua Barat dan para pemimpin sosial lainnya.

Meskipun Indonesia berjanji untuk memungkinkan Papua Barat untuk memilih dan melakukan menandatangani Perjanjian New York, Indonesia kemudian meninggalkan janji itu seperti prediksi Rusk. Pada tahun 1967 perusahaan AS Freeport selesai pembelian izin 30 tahun Indonesia untuk menambang emas & tembaga Papua Barat dimana eksekutif Standard Oil telah menjaga rahasia sejak 1936. Akhirnya pada tahun 1969 militer Indonesia melakukan pemilu palsu bernama "Act of Free Choice" di mana mereka mengklaim orang-orang Papua Barat telah memilih untuk menjadi koloni (memerintah dan dieksploitasi oleh kekuatan asing) dari pemerintahan Indonesia, sehingga klaim  hak pertambangan 1967 menjadi legal.

Satu-satunya alat yang Papua Barat dan OPM (Organisasi untuk Papua Freedom Politik) miliki, adalah kebenaran. Indonesia menggunakan represi Kebebasan berbicara, gerakan, ekspresi; bahkan bendera Bintang Kejora 1961 adalah ilegal berdasarkan hukum Indonesia; mungkin lebih buruk adalah penolakan akses media yang laporannya telah membantu Darfur tapi yang diam mendorong genosida di Papua Barat. Jika Anda membaca artikel New York Times tahun 1950 Anda akan tahu baik editor dan publik AS prihatin tentang nasib Papua Barat sampai media AS berhenti meliput pada pertengahan 1962.

Apa yang Indonesia lakukan di Papua Barat?

·         Genosida, 40 tahun genosida yang didokumentasikan dalam Laporkan 78 halaman Yale Law School ini.
·         pembunuhan massal, antara 100 dan 700 ribu orang telah tewas, diperkosa, menghilang.
·         Diperkirakan 1,2 juta pemukim Islam telah dikirim oleh Indonesia 4000 Km dari Jawa ke Papua Barat. Ini adalah pelanggaran besar-besaran di bawah Konvensi Jenewa ke-4 melawan menetap negara sementara di bawah pendudukan militer.
·         Ekologi: jutaan pada jutaan hectres hutan hujan sedang dibersihkan untuk membuat kota-kota dan pertanian untuk pemukim Jawa
·         Penolakan hak asasi manusia: hak asasi manusia dari hak kehidupan, kebebasan berbicara, berkumpul, dan gerakan; akses pendidikan; hak pemilik tanah asli; dan penting hak media barat untuk masuk Papua Barat dan melaporkan pembunuhan dan teror yang dilakukan.

Sejak reformasi Indonesia, Papua mulai terbuka, dan dalam perkembangannya cukup mengalami kemajuan dibawa kepemimpinan Indonesia. Namun, tuntuntan kemerdekaan masih terus disuarakan, kapankah orang Papua akan berhenti menuntun kemerdekaannya?

Kapan Papua Berhenti Menuntut Kemerdekaan West Papua? Sejarah Papua

Karyawan tetap PT Freeport Indonesia sedang bersantai. (c) REUTERS/Muhammad Yamin
Mungkin hari-hari ini adalah saat yang tepat bagi semua masyarakat dan orang asli Papua untuk berpikir bahwa bekerja di Freeport HANYA merupakan SATU DARI SEKIAN BANYAK KESEMPATAN DAN PILIHAN PEKERJAAN YANG BISA DIKERJAKAN. Banyak mimpi dalam diri setiap orang Papua yang lebih penting yang secepatnya mesti dibangkitkan, dikerjakan, kemudian segera diwujudkan. Banyak pekerjaan lain yang masih bisa kita kerjakan. Kita tidak akan kelaparan atau bahkan mati hanya karena tidak lagi bekerja disana. Tanah ini telah begitu berbaik hati kepada kita, bahkan telah memelihara nenek moyang kita semenjak beribu-ribu tahun yang lalu. Apa buktinya? Buktinya adalah kita masih hidup sampai hari ini untuk melihat semua kondisi yang terjadi di atas tanah kita.
Hans Wospakrik seorang fisikawan asal Papua yang merupakan dosen fisika teoritik di Institut Teknologi Bandung.
Jika semua ingin bekerja di Freeport, maka papua akan kehilangan Seniman2 hebat seperti Black Brothers, Budayawan pandai seperti Arnold C. Ap, Fisikawan pintar seperti Hans Wospakrik, Binaragawan sejati seperti Levi Rumbewas, Pesepakbola lincah seperti Boas Salossa, Pendidik2 luar biasa seperti Belthzasar Kambuaya, Yohana Yembise, Manuel Kaisiepo, dan masih banyak tokoh-tokoh papua lain yang hebat di bidang dan bakatnya masing2.
Papua kedepan membutuhkan dan harus memiliki Sastrawan, Juru Masak, Tukang Roti, Penjahit, Penenun, Fotografer, Penjelajah, Pemerhati Flora dan Fauna, Pedagang, Pengusaha, Penulis, Arkeolog, Sosiolog, Psikolog, Sejarawan, Aktor/is, Produser Film/Musik, Gitaris, Pianis, Geolog, Fotografer, Bartender, Ahli Bahasa, Guru, Perawat, Dosen, Pilot, Dokter, Pelaut, Nelayan, Peternak, Petani, Tukang Batu, Ahli Bangunan, Model, Astronot, Pendongeng, Pelukis, Kriminolog, Pandai Besi, Insinyur Perkapalan, Pematung, Pelaut, Ahli Sketsa, DAN LAIN-LAIN DAN LAIN-LAIN. Oleh Karena itu, mari bersama-sama, renungkan kembali pilihan anda hari-hari ini, dan segera putuskan. Memang. kadang sesuatu yang diberikan lebih malah membawa malapetaka jika tidak diurus dengan bijak. Bagaikan buah simalakama. Emas, Minyak, dan semua sumber daya alam di bumi kita sering malah mendatangkan kesejahteraan palsu dan memadamkan semua kemampuan terbaik kita untuk melakukan sesuatu yang lebih untuk tanah kita.
Ingat, EMAS AKAN HABIS, MINYAK PASTI HABIS, dan semua yang pernah berbaik hati kepada kita akan juga turut pergi, menghilang, seolah mereka tidak pernah ada dan berjalan bersama kita. Pada akhirnya kita akan kembali seperti dulu, saat mereka belum melihat Emas dan Minyak di tanah kita. Jangan tunda untuk berbuat lebih untuk diri kita, keluarga, suku, bangsa, dan generasi papua di masa depan. Semoga.
By Arman Wakum#Akhir Waktu

Jika Freeport Berhenti Beroperasi Di Papua